Nias Selatan.|TribunNiasNusantara.com| Masyarakat Desa Marao, Kecamatan, Kabupaten Nias Selatan, mempertanyakan keberadaan dan kejelasan aset milik desa berupa laptop dan printer yang diduga merupakan bagian dari inventaris Pemerintah Desa
Pasalnya, selama ini perangkat tersebut disebut tidak pernah terlihat berada di kantor desa, sehingga menimbulkan pertanyaan besar di tengah masyarakat terkait keberadaan, peruntukan, dan pertanggungjawabannya.
Persoalan ini semakin menjadi sorotan karena keberadaan Kantor Desa Marao itu sendiri dipertanyakan. Bangunan yang selama ini disebut sebagai kantor desa, berdasarkan informasi masyarakat, diduga merupakan rumah pribadi Kepala Desa yang juga disewakan kepada pihak lain.
Masyarakat menilai kondisi tersebut harus dijelaskan secara terbuka dan transparan, khususnya terkait keberadaan fisik aset, pencatatan dalam buku inventaris, kondisi barang, serta mekanisme penggunaannya, mengingat seluruh pengadaan aset desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang merupakan uang negara.
Muncul Saat Audit, Kondisi Rusak dan Berdebu.
Kejanggalan semakin menguat ketika dalam proses audit, muncul sejumlah laptop dan printer yang disebut sebagai aset desa. Namun, perangkat tersebut ditemukan dalam kondisi rusak, berdebu, dan tidak layak pakai, bahkan diduga sudah lama tidak digunakan.
Hal inilah yang memicu pertanyaan warga, mengapa aset tersebut tidak pernah terlihat sebelumnya, namun tiba-tiba ada pada saat pemeriksaan berlangsung.
Warga menduga, keberadaan meja dan kursi di dalam kantor pun bukan merupakan aset desa, melainkan barang pinjaman dari masyarakat dan dari Sekolah SMP setempat.
Pertanyaan Warga.
“Kami hanya meminta penjelasan dan pertanggungjawaban yang jelas. Jika laptop dan printer itu benar aset desa, di mana keberadaannya selama ini? Kapan dibeli, berapa nilai pengadaannya, dari sumber dana apa, siapa yang menggunakannya, dan bagaimana pencatatan inventarisnya? Jangan sampai dua hari setelah audit, barang itu hilang lagi dari kantor,” ujar perwakilan masyarakat Desa Marao.
Masyarakat menegaskan, pengelolaan Dana Desa wajib dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keterbukaan informasi terkait pengadaan aset menjadi hal penting agar tidak menimbulkan dugaan dan spekulasi negatif di tengah publik.
Masyarakat Desa Marao menegaskan tidak bermaksud menyimpulkan adanya pelanggaran hukum sebelum adanya hasil pemeriksaan resmi dari pihak berwenang dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Namun, mereka mendesak Pemerintah Desa Marao untuk memberikan klarifikasi terbuka disertai dokumen pendukung seperti faktur pembelian, berita acara serah terima, buku inventaris desa, dan bukti perawatan aset.
“Transparansi bukan sekadar mengatakan aset itu ada. Tetapi harus mampu menunjukkan bukti pengadaan, pencatatan, keberadaan fisik, dan pertanggungjawabannya kepada masyarakat,” tambah warga.
Masyarakat berharap Inspektorat Kabupaten Nias Selatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD), dan pihak terkait dapat memberikan perhatian serius terhadap persoalan ini sesuai kewenangan masing-masing, sehingga setiap pertanyaan masyarakat terkait aset Desa Marao dapat terjawab secara jelas, tuntas, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
Sampai berita ini diterbitkan, pihak Pemerintah Desa Marao belum memberikan keterangan resmi.
(Redaksi)
