Home / Pelalawan

Rabu, 18 November 2026 - 07:52 WIB

Wartawan di Pelalawan Mengaku Dianiaya dan Diintimidasi, Dugaan Pemaksaan Rp15 Juta Disorot

PELALAWAN | Tribunniasnusantara.com – Seorang wartawan berinisial J mengaku menjadi korban dugaan penganiayaan, intimidasi, ancaman kekerasan, serta pemaksaan pembayaran uang sebesar Rp15 juta dalam peristiwa yang terjadi di Desa Pasar Palas, Kabupaten Pelalawan, Riau, Kamis malam (12/11/2026).

Peristiwa tersebut mendapat perhatian Ketua Satgasus KPK Tipikor Provinsi Riau, Julianto. Ia mendesak Polres Pelalawan dan Polda Riau mengusut seluruh rangkaian kejadian secara profesional, transparan, dan objektif, termasuk memeriksa dugaan kekerasan, proses pembuatan surat perdamaian, serta penguasaan sepeda motor milik J.

J mengaku mengalami pemukulan hingga mengalami pembengkakan di bagian kepala, pusing, serta luka memar pada lutut dan lengan. Selain itu, ia mengaku mengalami tekanan psikologis akibat peristiwa tersebut.

Berdasarkan keterangan J, kejadian bermula ketika dirinya menghadiri kegiatan kampanye kepala desa di kawasan Pasar Palas. Dalam kegiatan tersebut, ia bertemu dengan Sunenti Ade Safitri, yang diketahui merupakan istri Agus Setiawan.

J mengaku sempat diajak berkunjung ke rumah Sunenti. Namun, karena mempertimbangkan situasi keluarga, ia menolak dan kemudian diarahkan untuk bertemu di rumah kakek dan nenek Sunenti, yakni Suparman dan Mikem.

Menurut J, pertemuan berlangsung di halaman rumah dan disaksikan sejumlah anggota keluarga, termasuk anak-anak.

Namun, situasi berubah ketika Agus Setiawan datang. J mengaku Agus langsung menghampirinya dengan emosi, melontarkan kata-kata kasar, dan melakukan pemukulan.

J menyatakan berusaha menyelamatkan diri, tetapi akhirnya terjatuh dan mengalami pemukulan berulang kali.

Kondisi luka yang dialami J perlu dipastikan melalui pemeriksaan medis dan visum et repertum agar dapat menjadi bagian dari pembuktian perkara.

Persoalan disebut tidak berhenti pada dugaan penganiayaan. J mengaku setelah sejumlah warga berdatangan dan melerai, dirinya justru menghadapi tekanan dari beberapa orang yang berkumpul di lokasi.

Ia mengaku dituduh memiliki hubungan khusus dengan Sunenti Ade Safitri. Tuduhan tersebut dibantah J. Ia menegaskan kehadirannya di lokasi karena undangan dan pertemuan berlangsung di hadapan sejumlah anggota keluarga.

J juga mengaku mendengar ucapan bernada ancaman dari Agus yang pada intinya menyatakan dirinya dapat meninggal dunia apabila warga tidak melerai kejadian tersebut.

Selain itu, J menyebut Agus sempat menendang meja ke arahnya ketika situasi memanas.

J mengklaim memiliki rekaman percakapan menggunakan telepon genggam yang menurutnya merekam sejumlah ucapan dan peristiwa pada malam kejadian.

Rekaman tersebut perlu diperiksa keasliannya, keutuhan isinya, konteks percakapan, serta kesesuaiannya dengan keterangan para saksi.

Salah satu bagian yang menjadi perhatian Julianto adalah adanya pembicaraan mengenai pembayaran uang sebesar Rp15 juta dalam proses perundingan setelah kejadian.

Berdasarkan transkrip percakapan yang disampaikan J kepada redaksi, Agus disebut meminta J menyelesaikan sejumlah utang yang dikaitkan dengan Sunenti.

Dalam percakapan tersebut, Agus antara lain menyebut angka Rp15 juta sebagai nominal penyelesaian. Ketika J mempertanyakan peruntukan uang tersebut, Agus disebut menjawab bahwa penggunaannya akan ditentukan kemudian.

J juga mempertanyakan dasar kewajibannya membayar uang tersebut, termasuk ketika ia mengaku tidak memiliki uang pada malam itu.

Dalam percakapan yang sama, J mengaku meminta penjelasan mengenai kondisi kepalanya yang mengalami pembengkakan akibat dugaan pemukulan. Namun, menurut keterangannya, pembicaraan mengenai pembayaran tetap berlangsung.

Julianto mempertanyakan dasar hukum permintaan uang tersebut.

“Kalau benar ada seseorang yang mengalami dugaan kekerasan, kemudian diminta membayar Rp15 juta untuk menyelesaikan persoalan utang pihak lain, maka dasar hukum, proses kesepakatan, dan unsur pemaksaannya harus diperiksa. Jangan sampai ada pihak yang dirugikan akibat kesepakatan yang dibuat dalam keadaan tertekan,” tegas Julianto.

Ia menilai penyidik perlu memeriksa apakah permintaan uang tersebut merupakan kesepakatan sukarela atau justru disertai tekanan maupun ancaman.

J mengaku pada malam kejadian dirinya diminta menandatangani surat kesepakatan perdamaian yang mencantumkan kewajiban pembayaran Rp15 juta.

Namun, ia menyatakan persetujuannya diberikan dalam kondisi takut dan tertekan karena situasi di lokasi dipenuhi sejumlah orang.

Ia juga mengaku terdapat seseorang yang berulang kali berusaha mengambil telepon genggamnya dan melarang dirinya menghubungi pihak lain.

Keterangan tersebut masih harus dikonfirmasi kepada orang-orang yang berada di lokasi.

Secara hukum, surat perdamaian tidak serta-merta menghapus kemungkinan pertanggungjawaban pidana apabila ditemukan dugaan tindak pidana. Keabsahan kesepakatan juga harus dinilai berdasarkan proses pembuatannya, termasuk ada atau tidaknya unsur paksaan.

Karena itu, penyidik perlu memeriksa dokumen asli, pihak-pihak yang menandatangani, saksi yang hadir, serta rekaman percakapan sebelum dan sesudah kesepakatan dibuat.

J mengaku sempat menghubungi Bhabinkamtibmas Desa Pasar Palas untuk meminta pertolongan karena khawatir kembali menjadi sasaran kekerasan.

Tidak lama kemudian, dua anggota Polsek Pangkalan Kuras disebut datang ke lokasi dan memberikan imbauan agar masyarakat tidak melakukan tindakan main hakim sendiri.

Menurut J, setelah memberikan arahan, petugas meninggalkan lokasi.

Terkait hal tersebut, publik perlu memperoleh penjelasan mengenai langkah kepolisian selanjutnya, termasuk apakah telah dilakukan pencatatan kejadian, pemeriksaan saksi, atau penerimaan laporan resmi.

Julianto juga menyoroti unggahan akun Facebook bernama “Fitri Doank” tertanggal 14 November 2026. Dalam unggahan tersebut terdapat tulisan, “Menikmati MLM Minggu tanpa adegan romantis”, disertai sejumlah tagar. Pada kolom komentar, akun yang disebut milik Agus Setiawan menuliskan kalimat, “Aku datang sayang”, disertai sejumlah emoji.

Julianto menilai unggahan dan komentar tersebut perlu diverifikasi apabila dianggap memiliki kaitan dengan rangkaian peristiwa yang sedang dipersoalkan.

Namun, unggahan media sosial dan interaksi di kolom komentar tidak dapat dijadikan bukti langsung adanya persekongkolan, rekayasa, ataupun hubungan tertentu tanpa dukungan bukti lain.

Ia meminta penyidik menelusuri komunikasi sebelum dan sesudah kejadian apabila ditemukan relevansi dengan perkara.

Selain dugaan penganiayaan dan permintaan uang, J mengaku sepeda motor miliknya jenis Yamaha Lexi 155 LX dengan nomor polisi BM 5928 CAH berada dalam penguasaan pihak lain setelah kejadian.

Persoalan tersebut perlu mendapat perhatian penyidik untuk memastikan siapa yang saat ini menguasai kendaraan, siapa pemilik sahnya, bagaimana kendaraan berpindah penguasaan, dan apakah terdapat persetujuan dari pemilik.

Apabila ditemukan penguasaan kendaraan tanpa hak, penyidik diminta menguji unsur hukumnya berdasarkan bukti dan keterangan para pihak. Kepastian mengenai keberadaan kendaraan tersebut penting agar tidak menimbulkan persoalan hukum baru.

Ketua Satgasus KPK Tipikor Provinsi Riau, Julianto, meminta Kapolres Pelalawan AKBP Ahmad Nur Ari, S.Sos., S.I.K., M.H., serta Kasat Reskrim Polres Pelalawan AKP Bayu Ramadhan Effendi, S.T.K., S.I.K., M.H., memberikan perhatian serius terhadap perkara tersebut.

Ia meminta penyidik memeriksa seluruh pihak secara berimbang, termasuk J, Agus Setiawan, Sunenti Ade Safitri, keluarga yang menyaksikan pertemuan, warga yang melerai, serta pihak-pihak lain yang berada di lokasi.

Menurutnya, rekaman asli, metadata telepon genggam, percakapan WhatsApp, dokumentasi luka, surat perdamaian, dan dokumen kepemilikan kendaraan harus diperiksa sesuai prosedur hukum.

“Jangan biarkan persoalan seperti ini diselesaikan hanya dengan selembar surat perdamaian apabila di dalamnya terdapat dugaan kekerasan atau pemaksaan. Semua harus diuji berdasarkan fakta dan alat bukti. Tidak boleh ada tindakan main hakim sendiri,” tegas Julianto.

Sejumlah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang dapat menjadi bahan pemeriksaan penyidik, sesuai waktu berlakunya dan unsur perbuatan yang terbukti, antara lain:

Pasal 466 KUHP: Mengatur tindak pidana penganiayaan. Penganiayaan biasa dapat diancam pidana penjara paling lama 2 tahun 6 bulan. Jika mengakibatkan luka berat, ancamannya dapat mencapai 5 tahun penjara.

Pasal 482 KUHP: Mengatur pemerasan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memaksa seseorang menyerahkan barang atau membuat pengakuan utang secara melawan hukum. Ancaman pidananya paling lama 9 tahun penjara apabila seluruh unsur terpenuhi.

Pasal 483 KUHP: Mengatur pengancaman dengan maksud memaksa seseorang menyerahkan barang atau membuat pengakuan utang melalui ancaman pencemaran atau pembukaan rahasia, dengan ancaman pidana sesuai ketentuan pasal tersebut.

Pasal 479 KUHP: Mengatur pencurian dengan kekerasan dalam keadaan dan unsur sebagaimana ditentukan pasal tersebut. Penerapannya terhadap persoalan sepeda motor harus terlebih dahulu dibuktikan berdasarkan cara pengambilan dan penguasaan kendaraan.

Ketentuan perusakan barang dalam KUHP: Dapat ditelaah apabila terdapat bukti bahwa kendaraan atau barang milik orang lain sengaja dirusak secara melawan hukum. Penyidik harus memastikan perbuatan, kerusakan, kepemilikan, dan unsur kesengajaannya.

Penerapan pasal-pasal tersebut sepenuhnya menjadi kewenangan aparat penegak hukum berdasarkan hasil penyelidikan, penyidikan, dan alat bukti yang sah.

Peristiwa di Desa Pasar Palas ini menyisakan sejumlah pertanyaan yang membutuhkan jawaban melalui proses hukum.

Apakah benar terjadi penganiayaan? Apakah terdapat ancaman kekerasan? Apakah permintaan Rp15 juta dilakukan secara sukarela atau disertai tekanan? Bagaimana proses pembuatan surat perdamaian? Siapa yang menguasai sepeda motor milik J?

Seluruh pertanyaan tersebut harus dijawab melalui pemeriksaan yang objektif, bukan berdasarkan asumsi maupun keterangan sepihak.

Julianto menegaskan bahwa apabila dugaan pelanggaran hukum terbukti, setiap pihak yang bertanggung jawab harus diproses sesuai peraturan perundang-undangan tanpa membedakan kedudukan maupun hubungan pribadi.

Kini, masyarakat menunggu penjelasan dan langkah konkret Polres Pelalawan untuk memastikan perkara tersebut ditangani secara profesional, transparan, dan berkeadilan.(tim)

Berita ini 53 kali dibaca
Ditulis oleh Pimpinan Redaksi

Belum ada informasi tentang penulis ini.

Share :

Baca Juga

Pelalawan

Laporan Dugaan Perzinaan di Pelalawan Bergulir, Saksi Korban Diperiksa, Terlapor segera Dipanggil.

Pelalawan

Laporan Dugaan Kekerasan Seksual Di Polres Pelalawan Keluarga Korban Menunggu Kepastian Hukum

Pelalawan

Melalui Kisah Yusuf, Jemaat GKKD Pangkalan Kerinci Diajak Tetap Kuat Melewati Penderitaan Bersama Yesus

Pelalawan

Dugaan Dana Rp50 Juta Warnai Sengketa Lahan PT Arara Abadi, AJAR Siap Lapor ke Kejati dan Polda Riau

Pelalawan

Antisipasi Kemacetan di KM 5, Bhabinkamtibmas Bersama Lantas dan Dishub Lakukan Gatur

Pelalawan

Truk Trailer dan Mini Bus Diduga Bebas Menimbun Solar di Pelalawan Asal Usul BBM Dipertanyakan

Pelalawan

Resort 57 Pekanbaru Hadir dalam Syukuran Rumah Baru Ama Berta Ndruru, Pdt. Sinema Zebua Pimpin Prosesi Potong Pita

Pelalawan

KUASA HUKUM JONO.MS SOROTI DUGAAN PENGANIAYAAN DAN INTIMIDASI: PENGUASAAN MOTOR DAN SURAT PERDAMAIAN Rp;15 JUTA DIPERTANYAKAN, ADA APA DI BALIKNYA?

Tinggalkan Komentar