PELALAWAN | TribunNiasNusantara.com — Sudah satu bulan laporan itu masuk ke Polres Pelalawan. Tapi hingga kini, kabar perkembangannya masih gelap.
Pada 18 Oktober 2026, seorang petani dari Estate Serapung, Kecamatan Kuala Kampar, Kabupaten Pelalawan, Riau, berinisial ROELI BU’ULOLO, mendampingi istrinya A.W. (28) melaporkan dugaan tindak pidana kekerasan seksual ke Polres Pelalawan.
Laporan itu bukan laporan biasa. Ini laporan seorang suami yang mempertaruhkan rasa malu, rasa takut, dan jarak jauh dari kebun ke Mapolres, demi satu hal: istrinya tidak lagi hidup dalam ketakutan.
Dalam dokumen pengaduan yang diterima awak media, korban menyebut dugaan peristiwa terjadi dua kali sepanjang 2026 di wilayah Estate Serapung.
Peristiwa pertama disebut terjadi di kediaman korban. Peristiwa kedua disebut terjadi sekitar satu bulan kemudian di area pengambilan air RO, sekitar 200 meter dari rumah korban.
Terduga terlapor berinisial S. ZAI, yang menurut keterangan pelapor masih memiliki hubungan keluarga dekat dengan korban. Itulah alasan korban lama bungkam. Bukan karena tidak ada peristiwa, tapi karena takut.
“Saya sudah lama menyimpan ketakutan. Sekarang saya berusaha berani menghadapi proses ini dan berharap hukum dapat memberikan perlindungan kepada saya,” ujar A.W. melalui pendamping.
Seluruh kronologi ini masih merupakan keterangan pelapor. Kebenaran materiilnya wajib diuji melalui penyelidikan dan proses hukum. Penyebutan pasal dalam pengaduan tidak serta merta membuktikan seseorang bersalah.
ROELI BU’ULOLO yang sehari-hari bekerja sebagai petani kebun, menempuh perjalanan jauh dari Serapung ke Mapolres Pelalawan. Ia menegaskan memilih jalur hukum ketimbang main hakim sendiri.
“Saya hanya petani kebun, orang kecil dari Serapung. Tapi martabat dan keselamatan istri saya sangat berarti. Saya tidak ingin istri saya terus hidup dalam ketakutan. Karena itu saya dampingi dia melapor. Kami percaya persoalan ini harus ditangani melalui jalur hukum,” tegasnya.
“Kami tidak meminta perlakuan istimewa. Kami hanya berharap laporan ini ditangani dengan sungguh-sungguh, secara objektif, dan sesuai hukum. Kami orang kecil yang ingin mendapatkan keadilan,” tambahnya.
Hingga berita ini ditayangkan, pengaduan telah diterima petugas Polres Pelalawan pada 18 Oktober 2026. Namun hingga kini, belum ada keterangan resmi dari Polres Pelalawan mengenai status registrasi, perkembangan penyelidikan, dan langkah perlindungan terhadap korban.
“Kami berharap Kapolres Pelalawan memberikan perhatian terhadap pengaduan ini serta memastikan korban memperoleh perlindungan yang diperlukan selama proses hukum berlangsung,” ujar ROELI BU’ULOLO.
Pelapor merujuk pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), khususnya Pasal 6 huruf b. Namun penerapan pasal sepenuhnya menjadi kewenangan penyidik berdasarkan fakta dan alat bukti.
Kasus ini menjadi ujian bagi UU TPKS: apakah korban dari keluarga petani di pelosok Serapung mendapat perlindungan yang sama seperti korban di kota?
Praduga tak bersalah terhadap terlapor wajib dihormati. Tapi hak korban atas perlindungan, kerahasiaan identitas, pendampingan psikologis, dan kepastian hukum juga tidak boleh ditunda.
Bagi pasangan petani dari Serapung ini, langkah mendatangi kepolisian adalah upaya terakhir mencari perlindungan melalui jalur hukum. Mereka hanya ingin kembali menjalani kehidupan sehari-hari dengan aman dan tenang di tempat mereka mencari nafkah.
Editor : Redaksi








