NIAS SELATAN | Tribunniasnusantara.com – Persoalan anggaran penimbunan kawasan Istana Rakyat Kabupaten Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara yang disebut-sebut mencapai Rp20 miliar hingga kini masih menjadi sorotan masyarakat. Kejelasan penggunaan anggaran, realisasi pekerjaan, serta pertanggungjawaban keuangan proyek tersebut dinilai perlu dibuka secara transparan kepada publik.
Masyarakat mendesak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Nias Selatan agar segera menjalankan fungsi pengawasan dengan meminta penjelasan resmi dari pemerintah daerah dan pihak-pihak terkait. Pasalnya, persoalan yang menyangkut anggaran bernilai puluhan miliar rupiah tersebut tidak boleh dibiarkan tanpa kejelasan.
Sebagai lembaga perwakilan rakyat, DPRD memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk mengawasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, termasuk pengelolaan anggaran serta pelaksanaan program pembangunan.
Karena itu, DPRD diminta segera mengagendakan rapat dengar pendapat (RDP), memanggil organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, meminta dokumen perencanaan dan pelaksanaan pekerjaan, serta menelusuri hasil pemeriksaan atau audit apabila telah dilakukan.
Sorotan masyarakat bukan semata-mata mengenai besarnya angka Rp20 miliar, melainkan juga menyangkut kejelasan dasar penganggaran, proses pelaksanaan pekerjaan, volume dan spesifikasi teknis, realisasi fisik, hingga laporan pertanggungjawabannya.
Publik berhak memperoleh informasi mengenai berapa anggaran yang sebenarnya dialokasikan, dari mana sumber pembiayaannya, bagaimana proses pengerjaannya, serta apakah hasil pekerjaan telah sesuai dengan perencanaan dan ketentuan yang berlaku.
Jika ditemukan ketidaksesuaian antara anggaran, realisasi pekerjaan, dan laporan pertanggungjawaban, persoalan tersebut perlu ditindaklanjuti melalui pemeriksaan oleh instansi yang berwenang.
Jangan sampai anggaran yang bersumber dari uang rakyat justru menyisakan pertanyaan tanpa jawaban. Fungsi pengawasan DPRD tidak seharusnya berhenti pada rapat dan pernyataan formal, tetapi harus diwujudkan melalui langkah konkret yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Masyarakat juga berharap Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, memberikan perhatian terhadap persoalan penimbunan Istana Rakyat Nias Selatan. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara diharapkan dapat mendorong koordinasi dan pengawasan sesuai kewenangannya agar persoalan tersebut memperoleh kejelasan.
Selain itu, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto juga diharapkan tidak mengabaikan aspirasi masyarakat Nias Selatan. Keterbukaan dan akuntabilitas penggunaan anggaran daerah merupakan bagian penting dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih serta bebas dari penyimpangan.
Masyarakat tidak membutuhkan sekadar janji politik ataupun pernyataan normatif. Yang dibutuhkan adalah keberanian menjalankan pengawasan, keterbukaan menyampaikan informasi, dan keseriusan menindaklanjuti setiap persoalan berdasarkan fakta serta ketentuan hukum.
Pengelolaan keuangan daerah wajib berpedoman pada prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
Ketentuan tersebut antara lain diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah, serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
Apabila dalam pemeriksaan ditemukan indikasi penyimpangan yang memenuhi unsur tindak pidana, aparat penegak hukum (APH) diharapkan menindaklanjutinya secara profesional, independen, dan sesuai prosedur hukum.
Hingga berita ini diterbitkan, besaran anggaran Rp20 miliar, rincian penggunaan, serta status pemeriksaan proyek tersebut masih memerlukan konfirmasi dan dokumen pendukung yang dapat diverifikasi. Awak media ini membuka ruang bagi pemerintah daerah, DPRD, OPD terkait, kontraktor pelaksana, maupun pihak lain yang berkepentingan untuk memberikan klarifikasi dan hak jawab.
Pada akhirnya, pertanyaan masyarakat tetap sama: ke mana dan bagaimana anggaran penimbunan Istana Rakyat Nias Selatan yang disebut mencapai Rp20 miliar tersebut digunakan dan dipertanggungjawabkan?
DPRD Nias Selatan diminta tidak tinggal diam. Jalankan fungsi pengawasan, buka informasi kepada publik, dan kawal persoalan ini sampai tuntas. Uang rakyat harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat.(tim)
Editor : Redaksi


