Pangkalan Kerinci, Pelalawan – 21 November 2026 | TribunniasNusantara.com
Perkembangan pesat kota Pangkalan Kerinci, ibukota Kabupaten Pelalawan, tidak lepas dari kehadiran PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) sejak tahun 1989.
Dari sebuah kampung kecil, Pangkalan Kerinci berubah menjadi kota yang ramai. Ada sekolah, ada rumah sakit, ada pasar, ada ruko, ada perumahan. Semua itu tumbuh karena ada RAPP.
PT RAPP adalah perusahaan terbesar dan paling banyak mempekerjakan karyawan di Kabupaten Pelalawan. Bukan hanya karyawan pabrik. Ada ribuan perusahaan pemasok barang dan jasa, kontraktor, sopir, buruh tanam, buruh panen, security, tukang masak, pedagang warung, pemilik kos, sampai tukang ojek. Semua hidup dari perputaran ekonomi RAPP.
Kini, izin konsesi lahan perusahaan itu dicabut oleh Kementerian Kehutanan.
Melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor 971 Tahun 2026 tanggal 19 November 2026, pemerintah mencabut Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) PT RAPP seluas 338.536 hektare. Pengumuman itu disampaikan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) pada Jumat, 20 November 2026.
Alasan pemerintah adalah adanya dugaan pelanggaran, mulai dari kebakaran lahan gambut berulang, adanya perkebunan sawit, bukaan tambang tanpa izin, kerusakan kawasan lindung, hingga persoalan kawasan penyangga Taman Nasional Tesso Nilo.
Kami tidak membela pelanggaran. Jika memang ada pelanggaran, hukum harus ditegakkan. Negara harus tegas.
Tapi pertanyaan kami sederhana, dan ini pertanyaan dari perut rakyat kecil:
Jika izin dicabut permanen, dan terjadi PHK terhadap sekitar 41 ribu pekerja, makan apa keluarga mereka nanti?
41 ribu pekerja itu bukan angka. Itu 41 ribu kepala keluarga. Itu ratusan ribu mulut yang harus makan setiap hari. Itu anak-anak yang harus sekolah. Itu cicilan rumah, cicilan motor, dan biaya berobat orang tua yang harus dibayar.
Jika perputaran ekonomi terganggu, yang pertama mati bukan perusahaan besar. Yang pertama mati adalah warung kecil di pinggir jalan. Kos-kosan yang kosong. Pedagang pasar yang tidak laku. Sopir yang tidak ada muatan. Buruh harian yang tidak ada panggilan kerja.
Pangkalan Kerinci bisa kembali menjadi kota yang sepi. Pelalawan bisa kembali menjadi daerah yang tertinggal.
DAN JANGAN LUPA, ADA 10 RIBU ORANG NIAS DI PT. RAPP
Di antara puluhan ribu pekerja itu, ada sekitar 10 ribu orang dari Pulau Nias yang bekerja dan mengadu nasib di Pelalawan, di RAPP dan di perusahaan-perusahaan mitranya.
Mereka datang jauh dari kampung halaman. Mereka meninggalkan orang tua, istri, dan anak di Nias. Mereka datang ke Riau bukan untuk kaya. Mereka datang hanya untuk mencari makan yang halal.
Mereka adalah buruh tanam, buruh panen, sopir, security, buruh bangunan, pekerja pabrik, tukang masak, dan pekerja harian lainnya.
Jika mereka di-PHK, mau kemana mereka?
Mau pulang ke Nias? Di Nias lapangan kerja juga terbatas.
Mau tetap di Pelalawan? Kalau tidak ada pekerjaan, mereka makan apa?
10 ribu orang Nias ini sekarang sedang ketakutan. Mereka memohon, mereka menangis, mereka bertanya:
“Presiden, tolong kami. Jangan biarkan kami kelaparan.”
Mereka memohon kepada Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, agar melihat nasib mereka. Agar ada jalan tengah. Agar penegakan hukum tidak sampai mematikan kehidupan 41 ribu pekerja, termasuk 10 ribu orang Nias yang menggantungkan hidupnya di sana.
Lantas, langkah pemerintah ini sudah benar? Bagaimana nasib para pekerja? Bagaimana nasib perputaran ekonomi masyarakat?
Kami tidak meminta pemerintah membatalkan penegakan hukum. Kami hanya meminta pemerintah bijak dan lebih mengutamakan kepentingan masyarakat.
Tegas kepada perusahaan, tapi jangan korbankan rakyat kecil yang tidak tahu apa-apa soal pelanggaran di atas. Mereka hanya bekerja untuk mencari nafkah yang halal.
Pemerintah harus memberi kejelasan:
1.Bagaimana nasib 41 ribu pekerja? Apakah akan di-PHK, dialihkan, atau tetap bekerja?
2.Bagaimana nasib 10 ribu orang Nias yang bekerja di sana? Siapa yang bertanggung jawab atas masa depan mereka?
3.Siapa yang akan mengelola lahan 338.536 hektare itu setelah negara mengambil alih?
4.Apa jaminan ekonomi Pangkalan Kerinci tidak mati?
Jangan sampai, demi menyelamatkan hutan, kita justru mematikan kehidupan manusia yang tinggal di sekitar hutan itu.
Semoga pemerintah bijak. Semoga ada jalan tengah. Hukum tetap tegak, hutan tetap selamat, dan dapur 41 ribu keluarga pekerja tetap mengepul.
Karena bagi rakyat kecil, keadilan itu bukan sekadar kertas SK pencabutan. Keadilan itu adalah hari ini mereka masih bisa bekerja, dan malam ini anak-anak mereka masih bisa makan.
Penulis: Redaksi | TribunniasNusantara.com

