ROkAN HULU. |Tribunniasnusantara.com-
ROKAN HULU, RIAU – Setelah mengabdikan diri selama kurang lebih 11 tahun, Talijanolo Buulolo, pekerja PT Riau Agung Karya Abadi (PT RAKA) Kebun Sontang, Kecamatan Bonai Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu, kini harus menghadapi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) setelah menolak mutasi kerja yang diberikan perusahaan.
Persoalan ini menjadi perhatian Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Keadilan Bumi Lancang Kuning yang menerima kuasa pendampingan dari Talijanolo Buulolo. Melalui Penius Buulolo selaku Ketua Bidang Pendampingan Nonlitigasi, LBH menilai proses PHK tersebut patut diduga cacat prosedural atau cacat formil karena terdapat tahapan hukum yang diduga belum dipenuhi oleh pihak perusahaan.
PHK dengan Alasan Mangkir, Prosedur Pemanggilan Dipertanyakan
Dalam prosesnya, perusahaan menerbitkan surat PHK dengan alasan pekerja mangkir selama lima hari kerja berturut-turut. Namun, LBH Keadilan Bumi Lancang Kuning mempertanyakan pemenuhan prosedur sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021, khususnya Pasal 36 huruf j dan Pasal 51.
Pasal 36 huruf j PP Nomor 35 Tahun 2021 menyebutkan bahwa PHK karena alasan mangkir dapat dilakukan apabila pekerja tidak hadir selama lima hari kerja atau lebih berturut-turut tanpa keterangan tertulis yang dilengkapi bukti sah, serta telah dipanggil oleh pengusaha sebanyak dua kali secara patut dan tertulis.
Sementara itu, Pasal 51 mengatur konsekuensi hak pekerja yang mengalami PHK berdasarkan alasan mangkir tersebut, yakni uang penggantian hak sesuai Pasal 40 ayat (4) dan uang pisah sesuai ketentuan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.
Menurut Penius Buulolo, ketentuan pemanggilan dua kali secara patut dan tertulis merupakan salah satu unsur yang harus diperhatikan sebelum perusahaan menjadikan mangkir sebagai dasar PHK.
Pekerja Telah Berupaya Berdiskusi dan Menyampaikan Bukti Sakit
LBH juga mengungkapkan bahwa sebelum persoalan ketidakhadiran tersebut berujung pada PHK, Talijanolo Buulolo bersama pendamping telah mendatangi kantor kebun PT RAKA Sontang untuk melakukan komunikasi dan diskusi dengan pihak perusahaan. Namun, upaya tersebut tidak memperoleh jawaban atau penyelesaian sebagaimana yang diharapkan.
Selain itu, dalam rentang lima hari kerja yang dipersoalkan perusahaan, pekerja mengalami gangguan kesehatan akibat penyakit lama yang kambuh kembali pascaoperasi. Pekerja mengalami sakit selama satu hari dan telah menyampaikan bukti surat keterangan sakit melalui grup WhatsApp pekerja di lingkungan perusahaan.
LBH menilai keadaan tersebut patut menjadi bagian dari pertimbangan dalam memeriksa persoalan ketidakhadiran pekerja, termasuk bukti keterangan sakit yang telah disampaikan.
Asisten Kebun Akui Belum Menerbitkan Surat Panggilan
Persoalan prosedural ini semakin mengemuka dalam pertemuan Bipartit antara pekerja yang didampingi LBH Keadilan Bumi Lancang Kuning dengan pihak PT RAKA pada 7 November 2026.
Dalam pertemuan tersebut, Penius Buulolo secara langsung mempertanyakan keberadaan surat panggilan pertama dan kedua yang menjadi salah satu persyaratan PHK karena mangkir.
Pertanyaan tersebut disampaikan kepada pihak perusahaan yang hadir, termasuk Asisten Kebun, Askep, dan KTU.
Namun, berdasarkan keterangan dalam pertemuan tersebut, Asisten Kebun mengakui bahwa surat panggilan kepada pekerja belum diterbitkan, sementara surat PHK telah lebih dahulu diterbitkan oleh perusahaan.
Bagi LBH, kondisi ini menjadi persoalan serius yang patut diperiksa karena perusahaan diduga belum memenuhi tahapan pemanggilan sebagaimana dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan.
Penius Buulolo berpandangan bahwa perusahaan tidak boleh mengabaikan prosedur hukum dalam mengambil keputusan PHK, sekalipun perusahaan memiliki kewenangan untuk melakukan pemutusan hubungan kerja berdasarkan alasan yang dibenarkan undang-undang.
Bipartit Tidak Menemukan Penyelesaian, LBH Tempuh Jalur Tripartit
Setelah upaya perundingan Bipartit pada 7 November 2026 tidak menghasilkan penyelesaian dan belum memperoleh tanggapan yang diharapkan dari pihak perusahaan, LBH Keadilan Bumi Lancang Kuning menyatakan akan melanjutkan persoalan ini melalui mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial.
Tahapan selanjutnya adalah mengajukan penyelesaian melalui Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Rokan Hulu di Pasir Pangaraian, Provinsi Riau, sesuai mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial.
Langkah tersebut ditempuh untuk meminta fasilitasi dan pemeriksaan terhadap proses PHK yang dilakukan perusahaan, sekaligus memperjuangkan pemenuhan hak-hak normatif Talijanolo Buulolo berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
Penius Buulolo: Masa Pengabdian 11 Tahun Harus Dihargai, Hukum Tidak Boleh Diabaikan
Penius Buulolo menegaskan bahwa pendampingan yang dilakukan LBH Keadilan Bumi Lancang Kuning bukan untuk menghambat kewenangan perusahaan, melainkan memastikan bahwa setiap keputusan yang menyangkut nasib pekerja dilaksanakan berdasarkan hukum dan prosedur yang benar.
“Selama kurang lebih 11 tahun pekerja telah mengabdikan dirinya kepada perusahaan. Oleh karena itu, setiap persoalan ketenagakerjaan harus diselesaikan secara adil dan berdasarkan ketentuan hukum. Perusahaan memang memiliki kewenangan melakukan PHK, tetapi kewenangan tersebut bukan berarti dapat mengabaikan prosedur yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan,” tegas Penius.
Ia juga menambahkan bahwa perjuangan ini tidak semata-mata menyangkut persoalan PHK, tetapi juga mengenai kepastian hukum, perlindungan tenaga kerja, dan pemenuhan hak-hak normatif pekerja.
“Jangan sampai seorang pekerja yang telah mengabdikan diri selama bertahun-tahun harus kehilangan pekerjaannya tanpa melalui prosedur yang semestinya. Kami akan mengawal persoalan ini melalui mekanisme hukum yang berlaku dan meminta agar hak-hak pekerja dipenuhi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” tutupnya.
LBH Keadilan Bumi Lancang Kuning berharap Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Rokan Hulu dapat menjalankan fungsi fasilitasi secara objektif, profesional, dan berkeadilan dengan memperhatikan seluruh bukti serta keterangan dari kedua belah pihak.
Sebab, hubungan industrial yang sehat tidak hanya dibangun atas kewenangan perusahaan, tetapi juga atas kepatuhan terhadap hukum, penghormatan terhadap masa pengabdian, dan perlindungan terhadap hak-hak pekerja.
Redaksi
