Home / Pekanbaru

Senin, 2 November 2026 - 14:36 WIB

DPD GWI Riau Terima Surat Tanggapan Kesbangpol

PEKANBARU | Tribunniasnusantara.com – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Gabungan Wartawan Indonesia (GWI) Provinsi Riau resmi menerima surat tanggapan laporan keberadaan organisasi dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Riau, Senin (2/11/2026). Penerimaan dokumen tersebut menjadi bagian dari proses penataan administrasi dan pendataan organisasi kemasyarakatan di Provinsi Riau.

Surat tanggapan diserahkan langsung oleh Kepala Kesbangpol Provinsi Riau, Dr. Bobbi Rahmat, S.STP., M.Si., didampingi tiga kepala bidang beserta jajaran staf, di kantor Kesbangpol Provinsi Riau.

Kegiatan tersebut dihadiri Ketua DPD GWI Riau, Relas, didampingi Sekretaris Averos Zahidi, S.E., Bendahara Amir Husin, S.E., serta Kepala Bidang Pendidikan, Drs. H. Sabarudin Zainal.

Dalam pertemuan itu, Bobbi Rahmat menjelaskan bahwa pelaporan dan pendataan organisasi merupakan bagian dari tertib administrasi pemerintahan serta pengawasan keberadaan organisasi kemasyarakatan di daerah.

“Pendataan organisasi sudah menjadi kewajiban dan sekarang sudah kami permudah melalui sistem online. Ketika seluruh persyaratan administrasi lengkap, Kesbangpol akan memproses laporan tersebut,” ujar Bobbi.

Ketua DPD GWI Riau, Relas, mengapresiasi pelayanan dan fasilitasi yang diberikan Kesbangpol Provinsi Riau. Menurutnya, surat tanggapan tersebut merupakan bagian penting dalam melengkapi administrasi serta memperjelas keberadaan organisasi GWI di wilayah Riau.

Relas juga menegaskan pentingnya kejelasan dokumen kepengurusan untuk menghindari kesimpangsiuran informasi maupun klaim kepengurusan organisasi yang tidak didukung administrasi dan mekanisme internal yang dapat dipertanggungjawabkan.

Ia menyampaikan bahwa kepengurusan GWI yang dipimpinnya berpedoman pada dokumen organisasi, akta notaris, serta administrasi badan hukum yang menurutnya telah diproses melalui Kementerian Hukum.

“Jangan sampai muncul klaim kepengurusan tanpa didukung dokumen dan mekanisme organisasi yang jelas. Karena itu, administrasi di tingkat pusat maupun daerah harus tertib dan diperbarui sesuai ketentuan,” tegas Relas.

Lebih lanjut, Relas menyebutkan bahwa kepengurusan pusat yang menjadi rujukan DPD GWI Riau dipimpin Ketua Umum Amir Hajir. Menurut keterangannya, kepengurusan tersebut didasarkan pada mekanisme perubahan AD/ART dan keputusan organisasi tahun 2024, yang selanjutnya dituangkan dalam akta notaris serta didaftarkan melalui administrasi Kementerian Hukum.

Dalam kesempatan tersebut, Relas mengajak seluruh jajaran pengurus dan anggota GWI di kabupaten/kota se-Provinsi Riau untuk memperkuat konsolidasi, menjaga soliditas, serta melengkapi dan memperbarui dokumen administrasi organisasi.

“Kami mengajak seluruh jajaran GWI di Riau agar merapatkan barisan, memperkuat soliditas, dan memperbarui administrasi organisasi demi menjaga marwah serta keberlangsungan GWI,” ujarnya.

DPD GWI Riau juga menyatakan kesiapannya membangun sinergi dengan Pemerintah Provinsi Riau, khususnya dalam mendukung penyebaran informasi yang akurat, edukatif, konstruktif, dan berimbang sesuai Kode Etik Jurnalistik.

Relas berharap Kesbangpol Provinsi Riau terus memberikan pembinaan dan pendampingan administrasi agar keberadaan organisasi dapat berjalan tertib, profesional, serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Kami berharap Kesbangpol Riau terus memberikan arahan dan bimbingan demi kemajuan organisasi serta kontribusi positif bagi masyarakat dan pembangunan Provinsi Riau,” tutupnya.

Sumber: DPD GWI Provinsi Riau

Editor: Redaksi

Berita ini 4 kali dibaca
Ditulis oleh Pimpinan Redaksi

Belum ada informasi tentang penulis ini.

Share :

Baca Juga

Pekanbaru

Polda Riau Berhasil Mengamankan Mafia BBM di kabupaten Pelalawan

Pekanbaru

Gabungan Aliansi Anti Penista Agama, HBB DPW Riau, dan DPP Team Libas Resmi Laporkan Dugaan Penistaan Agama ke SPKT Polda Riau

Pekanbaru

Karyawan PT RSUP Meninggal 13 September 2024, Sampai Kini Belum Mendapatkan Santunan

Pekanbaru

Polres Pelalawan Kirim SP2HP, AJPLH Desak Kepastian Hukum atas Dua Laporan Sejak 2025

Pekanbaru

Diduga Dianiaya, Ditahan di Rumah Warga dan Diminta Rp15 Juta, Jono Adukan AS ke Polres Pelalawan

Tinggalkan Komentar